Berita Terkini

Gianyar,  Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah  Kabupaten Gianyar yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni  2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Koordinasi mengundang sejumlah instansi terkait yaitu Polres Gianyar, Dandim 1616, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Kesbangpolinmas Gianyar, Kepala Satpol PP Gianyar, Kabag Tata Pemerintahan, Kepala Bapeda Gianyar, Kabag Keuangan Pemda Gianyar, serta para camat se-Kabupaten Gianyar. Rapat yang dihadiri sekitar 30 orang tersebut dilaksanakan pada hari Selasa (15/3/16) bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar, JL. Jata, Gianyar.   Pelaksanaan Pilkada Serentak merupakan suatu sistem yang dianggap paling demokratis, karena rakyat secara langsung memilih kepala daerahnya,sehingga rakyat juga dapat secara langsung mengawasi pola kepemimpinan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Gianyar A.A Gde Putra  menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan sejumlah peraturan dalam pilkada serentak, menyamakan persepsi antara KPU dan lembaga/instansi  serta untuk dapat meningkatkan kesiapan lembaga/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam menyukseskan Pilkada Gianyar.   Koordinasi yang sinergi sangat diperlukan antara KPU Gianyar dengan instansi terkait. Dari segi pengamanan pelaksanaan tahapan pilkada tentunya melibatkan Polres Gianyar bersama Dandim 1616 Gianyar. Terkait jumlah penduduk , koordinasi dengan Disdukcapil diperlukan dalam menetapkan jumlah TPS maupun jumlah dukungan perseorangan dalam masa pencalonan nanti. Demikian juga masalah pengalokasian anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan logistik Pilkada yang tentunya akan melibatkan Pemda Gianyar dalam hal ini Bapeda, Bagian Keuangan Pemda, serta Kesbangpolinmas.   Sesuai dengan PKPU No 11 Tahun 2015, rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai dari tingkat kecamatan oleh PPK , sehingga artinya, tidak ada lagi rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat desa atau Kelurahan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal tersebut perlu mendapat perhatian terutama penyediaan tempat untuk menampung kotak suara dari desa serta tempat untuk melaksanakan rekapitulasi beserta sarana prasarana penunjangnya. Untuk itulah pada kesempatan rapat tersebut diminta koordinasi dan kerjasama dengan para camat untuk menyampaikan  kendala apa saja yang ada di kecamatan sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Seperti diketahui, penyelenggaraan Pilkada Gianyar nanti bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali, sehingga pada saat itu penyelenggara pemilu di Kabupaten Gianyar akan melaksanakan 2 (dua) Pilkada sekaligus. Untuk itu koordinasi tidak hanya dilakukan dengan unsur pemerintah kabupaten Gianyar saja, melainkan juga dengan unsur pemerintah Provinsi Bali melalui KPU Provinsi Bali. (Kri)

Pada Rabu, 24/2/16, KPU Gianyar melakukan koordinasi data pemilih dengan Disdukcapil Gianyar dalam rangka pelaksanaan program kerja tahun 2016 dan persiapan pelaksanaan Pilkada Gianyar dan Pilgub tahun 2018, bertempat di Kantor Disdukcapil Gianyar. Rombongan KPU Gianyar terdiri dari komisioner divisi Teknis I Putu Agus Tirta Suguna, dan komisioner divisi Hupmas Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE, didampingi  kasubag Program dan data, dan staf sekretariat KPU Gianyar menyambangi kantor Disdukcapil Gianyar dan diterima langsung oleh Kepala Disdukcapil. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai permasalahan-permasalahan data pemilih yang ditemui dalam penyelenggaraan pemilu selama ini. Permasalahan yang biasa ditemui seperti misalnya pemilih yang terdaftar ganda,dan  belum terdaftarnya pemilih yang telah memiliki hak pilih dalam DPT. Hal tersebut salah satunya bersumber dari keberadaan data pemilih yang kurang baik, atau belum akurat serta belum valid. Bercermin dari pengalaman tersebut, maka KPU Kabupaten Gianyar merasa perlu untuk lebih mengintensifkan pendataan pemilih dengan tetap berkoordinasi dengan Disdukcapil hingga menjelang nanti saat penyerahan DP4.  Disdukcapil mengapresiasi langkah KPU Gianyar dan siap membantu serta senantiasa berkoordinasi sehingga DP4 yang merupakan  data awal pendataan pemilih merupakan data yang valid.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara. Salah satunya adalah melalui pengendalian terhadap gratifikasi.     Pada hari selasa, 24 november 2015 KPU provinsi Bali bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi RI mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti MOU antara KPK dengan KPU kab/kota se-Bali tentang pilkada berintegritas dalam pilkada serentak tahun 2015 dan pencegahan gratifikasi bagi penyelenggara pilkada.     Bertempat di ruang rapat KPU provinsi Bali, jalan Kapten Cok Agung Tresna no.8 Denpasar, rapat koordinasi digelar dengan menghadirkan narasumber langsung dari KPK RI yaitu bapak Ikhsan Ifarudin yang didampingi oleh ketua Bawaslu provinsi Bali Ketut Rudia. Acara dibuka oleh ketua KPU provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan menghadirkan komisioner KPU provinsi Bali Dr. Ni Wayan Widiarthini sebagai moderator.     Acara yg dimulai tepat pukul 10 pagi tersebut dihadiri pula oleh seluruh komisioner, sekretaris KPU dan pejabat struktural di lingkungan KPU provinsi Bali dan KPU kab/kota se-Bali. Dari penjelasan yang diberikan oleh narasumber diharapkan para penyelenggara negara dapat lebih memahami dan berhati- hati terhadap segala bentuk pemberian baik berupa uang, fasilitas, barang, discount, dan sebagainya terutama apabila pemberian tersebut diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan si penerima atau pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban dan tugas dari si penerima.(Rei).

Sebelas Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Gianyar diundang dalam pelatihan pembuatan laporan bantuan keuangan Parpol yang diselenggarakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar,Rabu, 25/11/15. Kegiatan yang diprakarsai oleh Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (UNUD) Denpasar ini menghadirkan 2 narasumber yaitu Dra. Gayatri, MSi., Ak  yang merupakan dosen dan juga mantan komisioner KPU Bali dan Dr.Ni Ketut Rasmini, SE., M.Si., Ak .yang juga sebagai dosen dan anggota IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Tampak hadir dalam acara tersebut yaitu para komisioner dan jajaran sekretariat KPU Gianyar , Kabid Kewaspadaan Daerah Kesbangpolinmas Kabupaten Gianyar I Nyoman Tingkes, para pengurus parpol peserta pemilu tahun 2014 di Kabupaten Gianyar.  Komisioner KPU Gianyar Ngakan Nyoman Oka Sudaryana, SH dalam sambutannya menekankan pentingnya pertanggungjawaban administrasi bagi parpol karena menyangkut bantuan keuangan dari negara yang harus dipertanggungjawabkan penggunaanya.  Untuk itu dengan diselenggarakannya kegiatan pelatihan semacam ini dapat menambah wawasan para pengurus parpol terutama bendahara dalam menyusun laporan keuangan Parpol. Laporan keuangan Parpol itu sendiri terdiri atas laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan pemilu yang meliputi dana awal, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Pemaparan materi pertama diberikan oleh Dra. Gayatri, MSi., Akmengenai metode penyusunan laporan keuangan parpol. Menurutnya, metode penyusunan laporan keuangn parpol harus sama setiap tahunnya karena dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan parpol akan dibandingkan setiap tahunnya shingga jika metodenya tidak sama tentu laporannya tidak cocok. Dalam pelaksanaannya  hampir  semua parpol mengalami kendala yang sama yaitu pencairan dana bantuan parpol pemerintah yang baru turun mendekati akhir tahun, sehingga pengurus parpol kesulitan dalam menyelesaikan laporan keuangannya. Untuk menyikapinya, menurut Gayatri, pengurus parpol harus cermat dalam setiap transaksi dan menyimpan bukti transaksi sebagai pedoman penyusunan laporan. Materi terakhir diberikan oleh Dr.Ni Ketut Rasmini, SE., M.Si., Ak.  mengenai panduan audit dana kampanye diselingi dengan sesi tanya jawab. Sebagian masalah dalam audit laporan dana kampanye adalah kurang lengkapnya bukti transaksi yang dilampirkan dan dana kampanye yang tidak wajar. Untuk itu diharapkan parpol menyampaikan laporan dana kampanye lengkap bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran sehingga mampu menyediakan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam memperingati HUT PGRI ke-70, Hut Korpri ke-44, sekaligus Hut Kesehatan ke-51 Pemkab Gianyar  menggelar Car Free Day (CFD) Minggu (22/11/2015). Ketiga HUT tersebut dirayakan secara bersamaan dengan jalan santai yang diikuti ribuan peserta yang tumpah ruah sejak pagi hari. . Acara yang dimulai pukul 06.30 WITA tersebut diawali dengan laporan panitia dari Kepala BKD, Made Suradnya dilanjutkan dengan pelepasan tiga balon yang membawa tulisan HUT PGRI, Korpri dan Kesehatan oleh perwakilan DPRD, Polres, dan Pemkab Gianyar. Acara dilanjutkan dengan jalan santai yang menempuh rute baypass Buruan,  belok kiri ke arah Makam Pahlawan lalu ke Utara menuju GOR Kebo Iwa dan  Finish kembali di Taman Kota Gianyar. Sekretariat KPU Gianyar juga turut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Beberapa staf juga tampak mendonorkan darahnya di stand PMI dan pojok kesehatan yang didirikan oleh BRSU Sanjiwani dan PMI Gianyar di depan Balai Budaya. Untuk lebih memeriahkan acara Jalan santai panitia menyiapkan sejumlah hadiah yaitu sebagai hadiah utama sebuah sepeda motor, 4 sepeda gunung, kompor gas, dan sejumlah door price menarik lainnya.Perpustakaan Kelililing juga tampak menghiasi acara, meskipun masih sepi peminat namun ada beberapa peserta yang memanfaatkan waktu dengan membaca buku yang disediakan di mobil perpustakaan keliling sambil menunggu waktu pengundian hadiah. 

Bertempat di Ruang Rapat KPU Gianyar, Jalan Jata Gianyar Sabtu, 29/8/15 berlangsung kegiatan uji publik hasil riset Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Gianyar yang diikuti oleh Partai Politik, akademisi, organisasi mahasiswa, media, dan perwakilan dari Kesbangpolinmas Gianyar. Riset ini di lakukan oleh KPU Kabupaten Gianyar dengan menggandeng pihak ke tiga yakni akademisi Tim Peneliti Prodi Ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Ngurah Rai Denpasar Tahun 2015. untuk mengetahui perilaku pemilih di Kab. Gianyar pada Pemilu tahun 2014 yang lalu. Kegiatan Riset ini mengambil tema dugaan money politics dalam Pemilu Tahun 2015 di Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya money politic dan faktor apa yang meyebabkan money politics serta kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Gianyar. Melalui pemaparan oleh Ketua Tim Peneliti yaitu Dr. Ida Ayu Putu Sri Widyani, S.Sos.,M.AP. metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode wawancara terhadap beberapa informan yang berasal dari masyarakat pemilih dan peserta pemilu (calon anggota DPRD). Adapun hasil riset secara teoritis membenarkan adanya indikasi money politics, meskipun tidak semuanya merupakan inisiatif calon, karena ada fenomena calo dengan motif mengambil keuntungan dari jual beli suara. Acara yang juga dihadiri oleh parpol peserta pemilu di Gianyar ini diisi dengan tanya jawab terkait hasil riset. Sejumlah pertanyaan dan saran disampaikan sebagian besar oleh parpol antara lain perlunya dibuat suatu aturan perundangan yang mengatur kewenangan lembaga pengawas dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku money politics. Secara umum riset ini menyimpulkan bahwa meskipun indikasi money politics itu ada, namun adanya partisipasi pemilih dalam Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Gianyar yang terbilang cukup tinggi sekitar 80% bukan didasarkan atas money politics akan tetapi karena adanya motivasi akan kebutuhan rasa aman dan kebutuhan sosial dari masyarakat pemilih.