Berita Terkini

Rabu (4/2), KPU Kabupaten Gianyar mengikuti rapat daring persiapan Latsar CPNS 2026 bersama KPU Provinsi Bali. Arahan disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, kepada Plt. Sekretaris, Kasubbag SDM, dan empat CPNS KPU Gianyar. Fokus rapat ini adalah memastikan CPNS siap mengikuti Latsar berbasis blended learning tanpa kendala administrasi maupun teknis. Tahapannya dimulai dari MOOC (12–26 Februari), distance learning via Zoom (27 Februari–1 April) dengan ketentuan pakaian harian, aktualisasi di unit kerja (2 April–2 Mei), hingga pembelajaran klasikal di Denpasar (4–12 Mei) dengan kewajiban tinggal di asrama. Batas unggah dokumen administrasi paling lambat 15 Februari 2026 menjadi perhatian penting, disertai penegasan kedisiplinan peserta dalam mengikuti setiap ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan koordinasi sejak awal, KPU Gianyar memastikan CPNS siap mengikuti seluruh tahapan Latsar secara tertib dan tepat waktu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar melakukan kunjungan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Gianyar yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gianyar pada Selasa (3/2/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga demi menyukseskan agenda demokrasi di wilayah Gianyar. Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, A.A. Gede Raka Nakula, Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura, beserta jajaran anggota lainnya, serta Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar. Turut mendampingi dalam diskusi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gianyar. Fokus pada Pendidikan Pemilih dan Data Berkelanjutan ​Ketua KPU Gianyar, I Wayan Mura, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah krusial dalam menjalankan Rencana Strategis (Renstra) KPU. Fokus utama pembicaraan meliputi dua program prioritas: 1. ​Pendidikan Pemilih Pemula : Memberikan pemahaman komprehensif kepada generasi muda mengenai pentingnya hak pilih. 2. ​Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) : Memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir secara periodik meskipun tidak dalam masa pemilihan umum. ​Selain itu, pertemuan ini juga membahas draf Nota Kesepahaman (MoU) antara KPU Kabupaten Gianyar dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang. ​Dukungan Penuh Pemerintah Daerah ​Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar menyambut hangat kehadiran jajaran KPU dan menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh. ​"Kami mengapresiasi langkah proaktif KPU Gianyar. Pemerintah Kabupaten Gianyar siap menindaklanjuti dan mendukung program-program tersebut, terutama dalam hal fasilitas pendidikan politik bagi warga dan integrasi data demi kualitas demokrasi yang lebih baik di Gianyar," ujar Sekda Gianyar. ​Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat, transparan, dan partisipatif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar di masa mendatang.

KPU Kabupaten Gianyar mengundang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gianyar untuk melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program-program prioritas ke depan. Koordinasi berlangsung dalam suasana santai dan hangat di ruang Ketua KPU Gianyar pada Rabu (28/1/2025). Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Gianyar I Wayan Mura, SH. MH., didampingi Anggota KPU dan Plt. Sekretaris, menyampaikan rencana program KPU Gianyar sepanjang tahun 2026. Program tersebut meliputi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih yang menyasar pemilih pemula, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan, hingga penguatan pelayanan publik melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Kesbangpol Kabupaten Gianyar I Komang Alit Adnyana, S.STP., yang hadir bersama Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, menyambut baik rencana program KPU Gianyar. Kesbangpol Gianyar menyatakan komitmennya untuk menggandeng KPU Gianyar dalam kegiatan pendidikan pemilih yang akan diinisiasi oleh Kesbangpol, serta siap mengawal dan mengoordinasikan pelaksanaannya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Di akhir diskusi, KPU Gianyar dan Kesbangpol Gianyar sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi guna mendukung keberhasilan program-program KPU Kabupaten Gianyar sebagai bagian dari persiapan dan penguatan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 mendatang.

KPU Kabupaten Gianyar menggelar Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan serta Anggaran Tahun Anggaran 2026, Senin (26/1). Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar dan dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Plt. Sekretaris, para Kepala Subbagian, serta staf sekretariat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh jajaran terkat penggunaan anggaran, kelengkapan dokumen, serta mekanisme pertanggungjawaban kegiatan. Dalam kegiatan ini juga disampaikan 2 (dua) Program Nasional Tahun 2026, yaitu Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal serta Pendataan DPT Berkelanjutan. Sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan dan akuntabel. KPU Kabupaten Gianyar berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang profesional demi mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.  

Pelantikan Pejabat Fungsional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaksanakan secara serentak secara nasional dan dipimpin secara daring oleh Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 8 staf di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar resmi diangkat sebagai Pejabat Fungsional, yaitu dalam jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum. Pengangkatan ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan organisasi KPU yang kini telah dapat direalisasikan. Para pejabat fungsional tersebut sebelumnya telah menjalankan tugas sebagai staf pelaksana dan kini dikukuhkan ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Pejabat Fungsional memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kepemiluan, khususnya pada bidang administrasi, pengelolaan data, dan pelayanan informasi publik. Pengangkatan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja kelembagaan KPU Gianyar secara lebih terukur dan profesional.

Guna Memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar melaksanakan Sosialisasi /Internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, Rabu – 21 Januari 2026. Pada kegiatan ini, Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura, menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan perubahan yang harus dimulai dari diri sendiri melalui pembenahan pola pikir, pemahaman tugas dan fungsi, serta pelaksanaan kerja yang berorientasi pada pelayanan publik dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar, I Gede Angga Pradhana, menambahkan bahwa KPU Kabupaten Gianyar saat ini berfokus pada delapan area perubahan reformasi birokrasi, mulai dari manajemen perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. “Reformasi birokrasi ini merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang berjalan secara efektif dan efisien” ujarnya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Gianyar, I Kadek Agus Mudita, menekankan pentingnya pemahaman tupoksi di setiap tim agar proses evaluasi dan pelaporan kinerja dapat berjalan secara berjenjang dan terstruktur. Senada dengan hal tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Gianyar, Gusti Bagus Agung Swandhita, menegaskan bahwa penanaman mindset yang berorientasi pada pelayanan publik menjadi kunci utama keberhasilan reformasi birokrasi dan penguatan kepercayaan masyarakat. Menutup kegiatan, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, Ni Made Suniari Siartikawati, mengingatkan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan siap menjadi agen perubahan dalam menyongsong tujuan reformasi birokrasi.