Berita Terkini

KPU Kabupaten Gianyar, Laksanakan Rapat Terkait Adanya Tahapan Pilkada Yang Bersamaan Dengan Hari Besar Agama Hindu, Dipasilitasi Kesbangpol Kabupaten Gianyar.

www.kpu-gianyarkab.go.id, I Gianyar KPU Kabupaten Gianyar laksanakan rapat yang membahas adanya tahapan Pilkada Kabupaten Gianyar 2018. Bersamaan dengan beberapa hari besar Agama Hindu. Pelaksanaan rapat tersebut, dipasilitasi Kesbangpol, yang dihadiri juga oleh pihak-pihak terkait seperti, pihak Kepolisian, Kejari Kabupaten Gianyar, PHDI, MDP dan Majelis Alit Desa Pakramaan, serta instansi-instansi terkait ditingkat Kecamatan di Kabupaten Gianyar. "Kami membahas tahapan terutama pada bulan Februari 2018 akan ada tahapan, yaitu kampanye di 15 Februari sampai 23 Juli 2018 mendatang. Serta Maret dan April 2018, itu akan ada perayaan hari Besar Agama Hindu seperti, hari Raya Nyepi dan Galungan," jelas Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putra, SH, MH, Senin, (29/1) di Gianyar.   Dilanjutkan, dalam masa kampanye kita juga telah mengatur jadwal. Atau dalam kesepakatan hal-hal mana saja yang harus disepakati, serta harus dijadwalkan dengan tim.   "Kesepakatan tersebut sangat penting, Agar dalam Dharmaning Agama dan Dharmaning Negara tetap dapat berjalan dengan sejajar," ucapnya.   Disampaikan, semua tidak menginginkan tahapan kampanye dalam Pilkada 2018,  sampai upacara keagamaan ikut terganggu.    "Selain, terkait dengan upacara ke agamaan. Dalam hal pembuatan ogoh-ogoh, juga tidak kami harapkan ada kepentingan-kepentingan Politik yang masuk dalam pembuatan ogoh-ogoh nantinya," Katanya.   Sembari dirinya menambahkan, terkait dengan hal tersebut kita harus saling menghargai dan menghormati. Terutama, dari apa yang perlu atau bisa kita lakukan nantinya. [aga/mc]

KPU Kabupaten Gianyar, Laksanakan Rapat Kerja Penataan Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019.

www.kpu-gianyarkab.go.id, I Gianyar KPU Kabupaten Gianyar laksanakan Rapat kerja penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi pemilu anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019. Disela kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putra, SH, MH, Minggu, 28 Januari 2018 di Mawang Kelod, Lodtunduh, Kabupaten Gianyar menyampaikan, terkait data kependudukan yang telah disampaikan Mendagri kepada KPU, maka KPU Kabupaten Gianyar akan melakukan pendataan dari beberapa Dapil yang ada di Kabupaten Gianyar nantinya. Tentunya tetap dengan melihat jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Gianyar.   "Dalam pendataan nantinya tentu, Kami  tetap harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Mulai itu menyangkut, kesetaraan, efisiensi  maupun, pemerataan," sebutnya.   Menurut dirinya, berdasar hasil rapat yang telah dilaksanakan hari ini, apapun hasilnya nanti. Maka, KPU Kabupaten Gianyar akan rapatkan dan uji publikan.   "Hasil dari rapat dan uji publik ini nantinya, akan kami sampaikan ke KPU Pusat. Untuk selanjutnya, bisa dijadikan pertimbangan terutama terkait dengan memutuskan. Apakah nantinya di Kabupaten Gianyar, akan tetap ditetapkan lima Dapil ataukah akan dilakukan perkecamatan," ujarnya.   Sembari Agung Gde Putra mengatakan, karena nanti yang memutuskan berapa Dapil yang ditetapkan adalah KPU Pusat bukan KPU Kabupaten Gianyar. Terkait dengan hal tersebut dirinya menegaskan, KPU Kabupaten Gianyar dalam hal ini hanya melakukan pendataan saja.   Dalam kesempatan tersebut dihadiri juga oleh, Divisi Teknis Peyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna, Devisi Perencanaan Keuangan, Logistik, Umum, Rumah Tangga dan Organisasi KPU Kabupaten Gianyar, Ngakan Nyoman Oka Sudaryana, SH, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Gianyar, A.A. Istri Agung Darmawati, S. Sos, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE, Sekretaris KPU Gianyar, Pande Putu Sunarta, SH, MM, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Gianyar I Wayan Nopi Suryanto, SH, Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Gianyar I Wayan Arka Mambal, SP, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Gianyar, Dra. Melgia Carolina Van Harling, MAP, Kasubag Hukum KPU Kabupaten Gianyar, Drs. I Nyoman Antara, MM beserta staf sekretariat di KPU Kabupaten Gianyar. Turut hadir juga Panwaslu Kabupaten Gianyar, staf Dinas Dukcapil Kabupatan Gianyar, Kesbangpol Kabupatken Gianyar, anggota Pokja penataan Dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019. [aga/mc]

Hari ini, KPU Kabupaten Gianyar Laksanakan Sosialisasi Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan MK

www.kpu-gianyarkab.go.id, I Gianyar. KPU Kabupaten Gianyar laksanakan sosialisasi verifikasi partai politik pasca putusan MK, Sabtu, 27 Januari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Gianyar. Disela kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putra, SH, MH menyampaikan, dengan adanya PKPU pasca putusan MK, maka seluruh partai politik akan dilakukan verifikasi.     "Kami menyampaikan informasi serta apa-apa saja tercantum, baik itu PKPU No. 5 terkait dengan tahapan, maupun PKPU No. 6 dan PKPU No. 99 tentang mekanisme terkait tentang verifikasi yang akan dilakukan partai Politik dan seluruh partai Politik. Baik yang telah mengikuti Pemilu 2014, atau Pemilu yang baru," paparnya.   Terkait dengan hal tersebut dirinya menyampaikan, ada aturan-aturan baru sesuai dengan tahapan PKPU No. 5 2018. Yaitu  keanggotaan, kepengurusan dan kantor.   "Kami menyampaikan lebih awal. Sehingga, dapat dipahami nantinya oleh seluruh Parpol di Kabupaten Gianyar," ujarnya. Menurut Agung Gde Putra, bagi partai baru, meski perhatikan mekanisme terkait dengan pelaksanaan verifikasi keanggotaannya juga. Sembari beliau menambahkan, semua hal tersebut dilakukan agar seluruh Parpol dapat melakukan langkah-lngkah sesuai dengan mekanisme yang ada nantinya.   Dalam kesempatan tersebut hadir juga Divisi Teknis Peyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna dan Sekretaris KPU Gianyar, Pande Putu Sunarta, SH, MM. Dan diikuti oleh perwakilan Parpol di Kabupaten Gianyar. [aga/mc]

Menjamin Hak Pemiilih Pengungsi Karangasem, KPU Kabupaten Gianyar Lakukan Pencatatan Dalam Formulir A.A.-KWK Pengungsi

www.kpu-gianyarkab.go.id, I Gianyar. Berdasarkan surat Ketua KPU RI Nombor 60/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal kegiatan Coklit serentak serta dalam rangka memutakhirkan daftar pemilih di lokasi pengungsian dan lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan guna menjamin hak pilih setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018. Maka menurut,  Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE, Kamis, (25/1) di Kantor KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan, untuk para pengungsi dari Kabupaten Karangasem maka, KPU Kabupaten atau Kota se-Bali dibantu PPK, PPS dan PPDP mendata seluruh pengungsi yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018 khususnya di wilayah Kabupaten Gianyar akan dilakukan pencatatan dalam Formulir A.A.-KWK pengungsi. "Kami akan melakukan pendataan untuk pengunsi Gunung Agung, baik itu yang bersetatus mandiri  yang mengungsi disanak keluarganya, atau yang berada diposko pengungsian di Kabupaten Gianyar khususnya. Di Gianyar kita memiliki satu posko yang berada di Kecamatan Sukawati, jadi tugas kami adalah mendata mereka,"  jelasnya. Dilanjutkan, KPU Kabupaten Gianyar juga akan mencatat para pengungsi  sebagai pemilih baru. Akan tetapi, dengan fom yang berbeda. Yaitu, fom A.A.-KWK pengungsi khusus untuk pengungsi mandiri dilakukan pendataan pengungsi yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018. "PPDP akan melakukan pendataan dengan formulir A.A.-KWK pengungsi, tentunya dengan mencantumkan nama, alamat asal pemilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-EL atau Suket," ujarnya. Akan tetapi dikatakan, bagi pengungsi di Posko pengunsian di Sotasoma Gianyar KPU Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan BNPB, terkait mengetahui data nama-nama para pengungsi yang ada disana. Untuk selanjutnya akan dibuatkan rekap tersendiri yang masih sama dengan fom  A.A.-KWK tersebut. "Guna mengetahui jumlah data pengungsian  di posko pengungsian di Kabupaten Gianyar kami, bekerjasama dengan BNPB untuk mengetahui data nama-nama pengungsi yang ada disana. Untuk pendataan nanti akan kita tunjuk salah satu dari seorang dipengungsian selanjutnya ditugaskan sebagai PPDB di pengungsian, atau dia yang nantinya akan ditugaskan untuk mencoklit. Sementara kita di Kabupaten Gianyar ditugsakan untuk mendata terlebih dahulu para pengungsi tersebut, dan kita pastikan mereka sudah tercatat," paparnya. Disampaikan, hasil dari coklit dari masing-masing Kabupaten selanjutnya akan diserahkan ke KPU Provinsi, untuk dilakukan pengkonsulidasian data diteruskan ke KPU Kabupaten Karangasem. Lanjut di KPU Karangasem nantinya akan dilakukan pendataan lagi, agar diketahui di Kabupaten mana saja ada pemilih asal dari Karangasem dan seharusnya harus melakukan pemilihan di TPS mana di Karangasem. Sembari Reika Chrisyanti menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini secepatnya akan dilakukan. [aga/mc]

KPU Kabupaten Gianyar, Lakukan MOU Dengan Kejari Gianyar

www.kpu-gianyarkab.go.id, I Gianyar. KPU Kabupaten Gianyar, Rabu, 24 Januari 2018 (hari ini) lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MOU) antara KPU Kabupaten Gianyar dengan Kejari Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putra, SH, MH menyampaikan, terkait MOU yang KPU Kabupaten Gianyar lakukan dengan Kejari Kabupaten Gianyar. Adalah, antara KPU Kabupaten Gianyar dengan Kejari Kabupaten Gianyar, telah menyepakati bahwa Kejari dalam hal ini akan memfasilitasi KPU Kabupaten Gianyar. Baik dari segi Perdata maupun Tata Usaha Negara. "Tentunya pertimbangan dan penanganan persoalan-persoalan hukum Perdata nantinya akan selalu kami minta pertimbangan kepada Kejari Kabupaten Gianyar. Pada prinsipnya, kita ingin  penyelengaraan Pilkada di kabupaten Gianyar baik dari segi penyelengaraan maupun administarasi nantinya tidak ada persoalan-persoalan lain," jelasnya.   Selain itu dirinya menyampaikan, selanjutnya juga akan dilaksanakan pemilihan legislatif dengan rentan waktu yang sangat berhimpitan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya akan ada hal-hal yang belum kita pahami secara mendetail terutama dari segi hukum. Dan tentu juga perlu dipahami lebih jauh lagi. Sembari Agung Gde Putra menambahkan, selain itu KPU Kabupaten Gianyar juga akan meminta pertimbangan-pertimbangan hukum  kepada Kejaksaan. Terutama terkait data-data yang ada, akan KPU Kabupaten Gianyar sampaikan nantinya.   Dalam kesempatan tersebut hadir juga, Divisi Teknis Peyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna, Sekretaris KPU Gianyar, Pande Putu Sunarta, SH, MM, Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Gianyar I Wayan Nopi Suryanto, SH, Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Gianyar I Wayan Arka Mambal, SP, staf KPU Kabupaten Gianyar serta dari  Kajari Kabupaten Gianyar, Kepolisian, Panwas, Kasdim dan perwakilan dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Gianyar. [aga/mc]

KPU Kabupaten Gianyar, Sampaikan Masalah Honor PPK, PPS, KPPS dan Pembuatan TPS Serta Perekaman E-KTP Dalam Rapat Dengar Pendapat dan Koordinasi Dengan Komisi II DPR RI

www.kpu-gianyarkab.go.id, I Gianyar. KPU Kabupaten Gianyar, sampaikan terkait masalah honor untuk PPK, PPS, KPPS dan Pembuatan TPS agar segera dapat dipastikan, serta terkait perekaman E-KTP agar juga segera secara maksimal dapat dilakukan. Dalam rapat dengar pendapat dan koordinasi dengan komisi II DPR RI dalam rangka meninjau dan melihat secara langsung persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan di kantor inspektorat Provinsi Bali. Senin, 22 Januari 2018 (tadi siang hari ini) di Renon, Denpasar. Dalam kesempatan tersebut,  Ketua KPU Kabupaten Gianyar, Anak Agung Gde Putra, SH, MH menyampaikan, jika dilihat terkait tahapan-tahapan di KPU Kabupaten Gianyar khususnya telah siap  pelaksanaannya. Baik itu, terkait dengan logistik, anggaran, teknis pelaksanaan maupun sosialisasi. Meskipun demikian Agung Gde Putra juga menyampaikan, dalam rapat dengar pendapat dan koordinasi dengan komisi II DPR RI tersebut. Bahwasanya masih ada kendala yang KPU Kabupaten Gianyar hadapi, terutama terkait kepastian anggaran yang disampaikan dari Provinsi, terutama terkait dengan honor dari PPK, PPS, KPPS dan honor untuk pembuatan TPS.   "Ini agar dapat segera direalisasikan kepastiannya dari  anggaran-anggaran yang ada nantinya. Terutama untuk di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung," jelasnya.   Selain itu dirinya juga menyampaikan, terkait E-KTP agar sesegera mungkin dapat dilakukan perekaman.   "Karena dalam rapat tersebut juga kebetulan hadir dari Dukcapil dari Mendagri. Kami sampaikan  juga, agar dapat nantinya menginstruksikan jajaranya agar segera melakukan perekaman. Sehingga, perekaman dapat dilakukan secara maksimal," cetusnya.   Dalam rapat tersebut hadir juga dari KPU Kabupaten Gianyar antara lain, Divisi Teknis Peyelenggaraan KPU Kabupaten Gianyar, I Putu Agus Tirta Suguna dan  Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Pengembangan SDM KPU Kabupaten Gianyar, A.A. Istri Agung Darmawati, S. Sos, serta  melibatkan juga seluruh KPU di Bali, KPU Provinsi Bali, Bawaslu dan Panwas  Kabupaten. [aga/mc]