Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mengikuti kelas diskusi mengenai Aplikasi PDPB 1.4.4 yang diadakan secara daring oleh KPU Provinsi Bali pada hari Jum’at (8/10/2021). Kegiatan yang diikuti oleh Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini dibuka oleh Kasubag Program dan Data KPU Provinsi Bali, Putu Eka Swambara dan didampingi oleh staf Sub Bagian Program dan Data. Dalam pengarahannya, Putu Eka Swambara menjelaskan mekanisme dalam menjalankan aplikasi Sidalih terbaru yaitu versi 1.4.4 serta beliau juga mengingatkan dalam proses migrasi Daftar Pemilih Tetap  tersebut perlu memperhatikan sinkronisasi jumlah kependudukan dalam aplikasi Sidalih Online ataupun Offline. Diskusi yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Bali mengenai penggunaan aplikasi Sidalih terbaru tersebut. (Yi)

Webinar DP3 Seri 5, Teknik dan metode identifikasi berita Hoax dalam Pemilihan dan Pemilu Berdasarkan data survey Tahun 2020, terdapat masyarakat yang terpapar hoax terkait isu politik cukup mendominasi  khususnya dalam  konten informasi pemilu atau kepemiluan yang mencapai 67,2 persen, sehingga untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024  mendatang tentu akan menjadi atensi semua pihak. Komisi Pemilihan Umum melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) akan mendorong masyarakat Indonesia secara umum untuk meningkatkan pemahamannya tentang hoax, di mulai dari pedesaan agar memahami dan dapat mengidentifikasi berita hoax lebih  baik dan komprehensif. Demikian disampaikan oleh Anggota KPU RI  Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi  pada pembukaan Webinar Seri 5 Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang bertemakan Teknik dan metode identifikasi berita Hoax dalam Pemilihan dan Pemilu, digelar secara virtual (8/10).  Pada acara yang dihadiri oleh jajaran KPU se Indonesia serta berbagai unsur lainnya, Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutanya menyampaikan DP3 merupakan program jangka panjang yang bertujuan untuk membentuk kader pemilu sehingga mampu berperan aktif  dalam proses pengawasan, dalam proses sebagai petugas penyelenggara serta menjadikan masyarakat lebih aktif berperan untuk mensukseskan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024. Webinar menghadirkan narasumber yang terdiri dari unsur akademisi UGM Abdul Gaffar Karim, praktisi Kode Inisiatif Violla Reininda, Praktisi Jurnalis Indonesia Sasmito serta unsur kepolisian KBP. Rizki Agung Prakoso. Webinar seri ke-5  kali ini diikuti oleh komisioner KPU Divisi SDM, Sosdiklih dan Parmas Komang Endra Gunawan, Divisi Hukum dan Pengawasan I Wayan Mura, Sekretaris I Nyoman Antara serta Kasubbag Teknis Dan Hupmas KPU Kabupaten Gianyar. (Pik)

KPU Kabupaten Gianyar, Kamis(7/10/21) mengikuti kegiatan webinar secara daring dengan tema Manajemen Logistik Pemilu.  Acara yang di buka oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan ini diikuti oleh seluruh Komisioner KPU, Sekretaris dan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini membahas tentang Jenis Logistik dan Proses Pengadaan.  Bertindak sebagai moderator adalah Ketua KPU Kabupaten Tabanan I Gede Putu Weda Subawa dan Narasumber dari Ketua KPU Kabupaten Bangli I Putu Pujawan yang menyampaikan proses penyiapan logistik ini harus lah Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Efisien, dan juga dalam proses pengadaan logistik ini dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, sehingga dalam proses penyiapan dan pengelolaan logistik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam mewujudkan data dan informasi satu pintu, KPU Kabupaten Gianyar melakukan koordinasi pada Diskominfo Kabupaten Gianyar, Rabu (6/10). Koordinasi diikuti oleh Komisioner Divisi  Hukum dan pengawasan I Wayan Mura dan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi A. A. Gde Agung Eka Putra bersama Pejabat struktural KPU Kabupaten Gianyar. Kunjungan Jajaran KPU Gianyar ke Diskominfo Gianyar terkait tindak lanjut akses data kependudukan, akses website JDIH serta QR Code PeduliLindungi. Diterima oleh Kadis Kominfo dan jajarannya, pada kesempatan tersebut menyambut baik maksud dan tujuan KPU Gianyar dan siap memfasilitasi kebutuhan KPU Kabupaten Gianyar sepanjang hal tersebut merupakan bagian  tupoksi dan kewenangan dari Diskominfo Kabupaten Gianyar. (Pik)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mengikuti Diskusi Hukum bertemakan SOP Penyusunan rancangan Keputusan di Tingkat KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali, Rabu (6/10/2021) secara daring. Selaku narasumber dalam program divisi hukum KPU se-Bali yang diberi tajuk "Forum Diskusi Kita Bicara Pemilu" yaitu anggota KPU Kabupaten Bangli, Divisi Hukum & Pengawasan Gede P. Roy Suparman. Dalam materinya, komisioner yang akrab disapa Pak Roy ini mengatakan pentingnya teamwork dalam penyusunan keputusan, dan juga SOP sebagai keharusan dalam setiap tahapan.  Sementara itu Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, A.A. Gede raka Nakula yang menggagas acara ini menyampaikan arahannya mengenai sejumlah fungsi penting SOP. Menurutnya SOP dapat menjadi tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan sebuah kegiatan. Jika terjadi permasalahan, satker dapat merujuk ke SOP untuk mengetahui di mana sumbernya, sehingga SOP secara langsung dapat menilai integritas pelaksana kegiatan. SOP juga sebagai acuan, pedoman kegiatan serta dapat menjadi sarana pembantu dalam antisipasi sengketa.  Terkait penyusunan SOP, Agung Nakula mengatakan masing-masing satker tentunya wajib menyusun sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing daerah.  Acara tersebut direncanakan akan digelar secara rutin setiap minggunya dengan menghadirkan narasumber dan topik yang berbeda.

Komisioner KPU kabupaten Gianyar divisi teknis penyelenggaraan, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti bersama kasubag teknis KPU Gianyar mengikuti daring diskusi teknis yang merupakan kolaborasi antara KPU Provinsi Bali dan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang pada kesempatan ini Selasa, (5/10/2021) mengambil tema penyusunan daerah pemilihan (DAPIL) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan yang menyampaikan bahwa dalam menata Dapil berpedoman pada prinsip meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan konstituen dengan wakilnya di pemerintahan. Acara yang diikuti oleh KPU Provinsi serta KPU kabupaten/kota se Bali dan se Kalimantan Utara (Kaltara), merupakan kolaborasi kali kedua yang digelar antara KPU Bali dan Kaltara setelah sebelumnya  dibulan september digelar dengan menampilkan narasumber dari KPU kabupaten Buleleng.  Pada sesi kolaborasi saat ini bertindak selaku narasumber adalah Kaharudin anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU kabupaten Nunukan, dengan dipandu oleh Made Windia Komisioner KPU Kota Denpasar dalam pemaparnya narasumber menekankan pada 7 (tujuh) prinsip penataan dapil yang sebenarnya tidak mutlak harus terpenuhi semua  sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No.7 th 2017. Kondisi dan pemetaan geografis di daerah masing-masing menjadi acuan bagi KPU kabupaten/kota dalam menentukan dapil. Dalam penataan Dapil diperlukan Kerjasama dan koordinasi dengan Dukcapil untuk mengantisipasi kesalahan informasi jumlah penduduk sampai dengan turunnya DAK2 melalui KPU RI.  Acara dilanjutkan dengan diskusi dan sharing pengalaman diantara peserta rapat dalam melakukan penataan Dapil di daerah masing-masing. (Re/Pik)