Berita Terkini

Gianyar, Validasi data kependudukan yang belum terekam KTP Elektronik di Kabupaten Gianyar diharapkan dapat diselesaikan oleh Disdukcapil Gianyar dalam kurun waktu 3 (tiga) Bulan, sebelum tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dimulai, demikian harapan Ketua KPU Gianyar dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan hari Senin, 12/6/2017. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar, Kepala Badan Kesbangpol Gianyar, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Gianyar, Camat se-Kabupaten Gianyar serta Partai Politik. Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Gianyar A. A. Gde Putra juga mengharapkan peran aktif dari Partai Politik dalam melakukan sosialisasi terkait perekaman KTP Elektronik. Partai Politik dapat menyampaikan kepada masing – masing kader dan simpatisannya yang belum terekam, agar segera melakukan perekaman  KTP Elektronik. Menurutnya merupakan kerugian bagi Partai politik kalau sampai ada kader dan simpatisannya yang tidak terekam KTP Elektronik, seningga tidak terdaftar dalam data pemilih Pemilu. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Gianyar, Made Sari Sudana Putra, menyampaikan bahwa sampai saat ini masih terdapat sejumlah 75 ribu lebih  penduduk Gianyar yang belum terekam KTP Elektronik. Data penduduk Gianyar  hasil Konsolidasi pada Dirjen Kependudukan pusat terhitung sampai saat ini sebanyak 498 ribu lebih. Ditambahkan bahwa terdapat hambatan  yang dihadapi dalam perekaman KTP Elektronik,  seperti masyarakat yang beranggapan belum penting untuk melakukan Update data kependudukan dan masyarakat akan melakukan validasi data kependudukan pada saat diperlukan. Disamping masalah – masalah teknis lainnya. Menurutnya sangat  diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi pentingnya keberadaan KTP Elektronik kepada Masyarakat. Disdukcapil Gianyar akan menjadwalkan kembali perekaman KTP elektronik keliling di masing-masing kecamatan dan tingkat kelurahan/desa sebagaimana masukan yang disampaikan oleh para camat. I Putu Agus Tirta Suguna, Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Gianyar, menyampaikan Disdukcapil Gianyar perlu melakukan terobosan – terobosan dalam menyelesaikan permasalahan Perekaman KPT elektronik dengan melibatkan  instansi terkait di Pemerintah Daerah. Karena masalah kependudukan tidak semata - mata hanya menjadi tanggung jawab Disdukcapil. Pada akhir acara Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan bahwa masalah kependudukan adalah tidak hanya tentang keperluaan untuk pelakanaan pemilu/pemilihan tetapi merupakan hak dasar bagi setiap warga sebagai Warga Negara Indonesia. Ditambahkan validasi kependudukan adalah merupakan gerakan bersama  untuk kepentingan bersama baik untuk keperluan Pilkada serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019. (Pik).

Bertempat di ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar hari Senin, 12 Juni 2017, dilakukan rapat koordinasi pembahasan final anggaran pilkada dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018. Rapat dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra, S.St.Par.MAP., yang didampingi oleh Asisten  Administrasi Umum, Asisten Administrasi pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Kesbangpol, Kepala Bagian Tata pemerintahan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Gianyar, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill Gianyar. Selain itu, peserta yang hadir yaitu Ketua Bawaslu Propinsi Bali , I Ketut Rudia, SE., , Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,  serta Ketua, anggota, sekretaris danjajaran staf KPU Gianyar, Rapat dibuka oleh Ketua KPU Gianyar, AA Gede Putra dengan penyampaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Gianyar yang didukung oleh Kesbangpol Gianyar dalam rangka sosialisasi pilkad 2018, antara lain sosialisasi ke kecamatan se-Kabupaten Gianyar, serta pendampingan perekaman KTP Elektronik yang dilakukan oleh Disdukcapil Gianyar ke masing-masing kecamatan. Sementara itu Ketua Bawaslu menurut I Ketut Rudia menyampaikan sejumlah hal sehubungan dengan belum teranggarkannya anggaran pengawasan untuk Panwaslu di Kabupaten Gianyar. Untuk diketahui, saat ini Bawaslu sudah membentuk tim seleksi untuk pembentukan panwaslu di masing-masing kabupaten. Sehingga menurut I Ketut Rudia anggaran untuk kegiatan pengawasan bagi Panwaslu di Kabupaten Gianyar harus segera terakomodir. Senada dengan Ketut Rudia, Ketua KPU Propinsi Bali, Dewa Raka Sandi menyampaikan bahwa launching Pilkada 2018 serentak akan digelar tanggal 14 Juni 2017 sehingga penandatanganan NPHD dan kesiapan anggaran pengawasan harus segera dilakukan, agar tidak mempengaruhi tahapan. Tahapan ini akan beririsan dengan pemilu presiden, pemilu legislatif, dimana bulan Oktober dilakukan pembentukan badan adhoc, dan pendaftaran peserta pemilu. Namun Dewa Raka sandi merasa optimis dengan koordinasi yang intensif seperti ini, maka semua akan dapat terakomodasi. Menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu mengenai kesiapan penganggaran pengawasan bagi Panwaslu kabupaten Gianyar, Wakil Bupati Gianyar, memastikan bahwa anggaran pengawasan diakomodir sebelum anggaran perubahan, yakni di bulan Agustus, sehingga Panwaslu yang nantinya sudah terbentuk dapat melaksanakan tugasnya. Sedangkan untuk penandatanganan NPHD, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan segala hal untuk mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada 2018 serta memerintahkan kepada jajarannya untuk berkoordinasi dengan KPU Gianyar merampungkan draft NPHD sehingga bisa ditandatangani segera. Di hadapan peserta dan wartawan Wakil Bupati Gianyar menyampaikan bahwa penandtanganan NPHD paling lambat dilakukan pada Jumat 16 Juni 2017. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah kabupaten Gianyar dalam memikul tanggung jawab pelaksanaan pilkada sesuai perintah undang-undang. Bawaslu mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah Gianyar dalam memberikan dukungan anggaran,fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan sesuai dengan data kebutuhan yang sudah disampaikan ke Pemerintah provinsi Bali. Saat ini, tim seleksi pembentukan panwaslu di kabupaten sudah terbentuk dan diumumkan di media cetak dan website Bawaslu. (Kr)

Gianyar, Sebagai komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar sebagai penyelenggara Pemilu yang bersih narkoba, serta dalam rangka mewujudkan Pemilu berintegritas khususnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pada hari ini Kamis, 8/6/2017 dengan difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gianyar. KPU Kabupaten Gianyar melakukan tes urine kepada seluruh jajarannya di Ruang Rapat Kantor KPU Gianyar. Acara dibuka oleh Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna. Pada kesempatan itu menyampaikan KPU Gianyar tetap berkomitmen dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika. Menurutnya bersih narkoba tidak hanya berlaku terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah tetapi juga wajib berlaku kepada internal jajaran KPU Gianyar sebagai penyelenggara Pemilu. Tes urine diikuti oleh Komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Gianyar sejumlah 22 orang. Kepala BNNK Gianyar I Made Pastika menekankan, KPU sebagai penyelenggara harus bersih Narkoba sehingga pelaksanaan Pemilu juga dapat terlaksana dengan baik. Disamping itu Melalui kerjasama dengan KPU, BNNK Gianyar memperoleh akses untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018. I Made pastika menambahkan  BNNK Gianyar sesuai dengan isi dari Nota Kesepahaman dengan KPU Gianyar, sudah menjalankan perannya dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menyasar lapisan masyarakat sebagai calon pemilih di wilayah Kabupaten Gianyar. Guna menciptakan pemilih yang cerdas, bersih dari narkoba sehingga mampu memilih pemimpin yang berintegritas dalam pemilu yang berkualitas. Acara diakhiri dengan penyampaian hasil dari tes tersebut. Dari seluruh peserta tes urine, tidak ada satupun jajaran KPU Kabupaten Gianyar yang terindikasi terlibat penyalahgunaan narkoba.(pik)

Angota KPU Gianyar Divisi Teknis, I Putu Agus Tirta Suguna, Sekretaris KPU Gianyar, Pande Putu Sunarta, serta Kasubag Hukum Drs. I Nyoman Antara. menghadiri Rapat di KPU Provinsi Bali, Rabu (7/6/17) dengan agenda Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, serta Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Program dan Anggaran Pilkada  Serentak Tahun 2018.  Kerjasama antara KPU Provinsi Bali dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Acara penandatangan dilakukan oleh Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Kepala BNNP Bali Brigjen. I Putu Gede Suastawa, disaksikan oleh perwakilan dari Polda Bali, perwakilan Sekretaris Daerah Bali, Kepala BIN Daerah Bali beserta seluruh undangan lain. Selanjutnya di tempat yang sama, digelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Program dan Anggaran Pilkada Serentak  Tahun 2018 , yang dihadiri oleh  Ketua DPRD Provinsi Bali, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, Kepala BIN Daerah Bali, Kepala BPKP Perwakilan Bali, jajaran SKPD Provinsi Bali yang duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam rapat yang dibuka oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Wiarsa Raka Sandi disampaikan bahwa tahapan Pilkada Provinsi Bali akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2017. Rapat diisi dengan pemaparan materi dari masing-masing instansi mengenai kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2018.  (sumber: Website KPU Provinsi Bali/ Foto: KPU Gianyar)  

Rabu, 7 Juni 2017 KPU Gianyar kembali melanjutkan kegiatan merapikan gudang dalam rangka tata kelola arsip, diiuti oleh seluruh staf. Kegiatan penataan arsip dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip dan memilah arsip sesuai dengan kategorinya yaitu arsip aktif dan arsip inaktif, Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan  disesuaikan dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dalam PKPU 17 Tahun 2016. JRA dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip, yang diklasifikasikan untuk dimusnahkan, dipermanenkan, atau dinilai kembali. Untuk memaksimalkan pemanfaatan ruangan, dilakukan pembongkaran rak besi yang memakan tempat, sehingga dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan.(Kr)

Senin, 5 Juni 2017  Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Gianyar bersama Kepala Kesbangpol Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta mengadakan audiensi dengan Wakil Bupati Gianyar membahas penandatanganan NPHD serta pelaksanaan tahapan pilkada 2018 . Rombongan diterima oleh Wakil Bupati Gianyar,  I Made Mahayastra, SST. Par., MAP di ruang kerjanya, di Jalan Ngurah Rai Gianyar, 5-7, Gianyar.   Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Gianyar, AA. Gede Putra menyampaikan tahapan Pilkada 2018 yang akan dimuai bulan September 2017, serta telah melakukan pembahasan rencana anggaran dan biaya kebutuhan pilkada dengan TAPD Gianyar serta KPU Provinsi Bali, mengingat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018 yang bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018. Hal senada disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Gianyar, Alit Mudiarta, bahwasanya dalam rangka persiapan pilkada 2018 telah dilakukan sejumlah kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Kesbangpol, Disdukcapil, Kepolisian, TNI, serta Bawaslu Propinsi Bali. Sementara itu, terkait penandatanganan NPHD, Sekretaris KPU Gianyar, Pande Putu Sunarta menyampaikan bahwa proses penyusunan draft NPHD sudah berjalan dan telah melalui proses koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal ini Asisten  Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. Di akhir acara, Wakil Bupati memberikan arahan agar diadakan pertemuan dengan Asisten  Administrasi Umum, Asisten Administrasi pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Kesbangpol, Kepala Bagian Tata pemerintahan serta Kepala BAPPEDA Kabupaten Gianyar guna membahas tindak lanjut penandatanganan NPHD. (kr)