Berita Terkini

Gianyar, 30 April 2026 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta perencanaan tahapan kepemiluan melalui serangkaian audiensi dengan jajaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar pada Kamis (30/4/2026). Kegiatan diawali dengan audiensi bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura, S.H., M.H., didampingi Anggota KPU dan jajaran Sekretariat. Audiensi ini turut didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, AA Gede Raka Nakula, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gianyar, I Komang Alit Adnyana, S.STP. Dalam pertemuan tersebut, KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan bahwa seluruh draft Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah selesai disusun dan diselaraskan melalui pembahasan lintas sektor. KPU Gianyar secara proaktif memohon arahan dari Sekretaris Daerah terkait waktu pelaksanaan penandatanganan sebagai langkah konkret percepatan implementasi kerja sama. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widya Utama, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah pada prinsipnya mendukung penuh program-program KPU, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dukungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara KPU dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program kepemiluan ke depan. Selanjutnya, KPU Kabupaten Gianyar melanjutkan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Ketut Sudarsana, S.T., M.Si., bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Gianyar. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melaporkan berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dengan lembaga legislatif daerah. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Gianyar, sekaligus menekankan agar seluruh proses tetap dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rangkaian audiensi dengan Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU Kabupaten Gianyar dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antar lembaga. Sinergi ini diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berintegritas. Melalui pendekatan yang proaktif dan kolaboratif, KPU Kabupaten Gianyar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penggerak utama dalam membangun kerja sama lintas sektor, guna memastikan setiap tahapan pemilu dapat berjalan secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

KPU Kabupaten Gianyar yaitu Plt. sekretaris, I Gede Angga Pradhana beserta  Kasubbag yang membidangi SDM  menghadiri Sosialisasi Program Taspen yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali bersama PT Taspen (Persero), di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, di Denpasar pada Rabu (29/4/2026). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, yang menekankan pentingnya pemahaman jaminan sosial bagi seluruh pegawai dalam mendukung kinerja kelembagaan. Kegiatan juga diawali dengan pengantar dari pimpinan PT Taspen Bali, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi ASN. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari PT Taspen, Dimas Eko Arianto, serta perwakilan Mandiri Taspen yang memaparkan program dan mekanisme layanan jaminan sosial secara komprehensif. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, pejabat struktural di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali, serta KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan ini menjadi langkah KPU Gianyar dalam menjawab masih adanya kebingungan di lingkungan kerja terkait jaminan sosial ASN, khususnya bagi PPPK dan pegawai non-ASN. Melalui sosialisasi ini, diperoleh kejelasan bahwa ASN berhak atas perlindungan jaminan sosial seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM), serta mekanisme pembiayaannya. KPU Gianyar berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi ini melalui penguatan pemahaman internal, agar seluruh pegawai mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Gianyar, 27 April 2026 — Anggota KPU Gianyar yang mengampu Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Gusti Bagus Agung Swandhita bersama dengan Anggota KPU Denpasar dan KPU Klungkung Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM melaksanakan koordinasi dengan Universitas Pendidikan Nasional terkait penyempurnaan draft Modul Pendidikan Pemilih Perempuan, bertempat di Ruang Rapat Gedung A Undiknas. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat KPU Provinsi Bali kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah Bali, khususnya Gianyar, Denpasar, dan Klungkung, untuk menyusun Modul Pendidikan Pemilih Perempuan sebagai bagian dari penguatan pendidikan pemilih yang inklusif dan berperspektif gender. Selain agenda koordinasi modul, dalam kesempatan tersebut KPU Kabupaten Gianyar juga menyampaikan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Undiknas sebagai langkah awal membangun kolaborasi kelembagaan dalam bidang pendidikan pemilih, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Koordinasi ini menjadi penting mengingat Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik Undiknas sekaligus dosen FISHUM Undiknas, sebelumnya juga terlibat sebagai narasumber dalam rapat awal penyusunan modul di KPU Provinsi Bali. Selain Ibu Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si, Rombongan KPU disambut oleh jajaran Undiknas, antara lain Dekan FISHUM, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta Bidang Kerja Sama.  Dalam forum tersebut, masing-masing perwakilan KPU memaparkan konsep modul yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran asinkronus. Pemaparan diawali oleh Randy Gusas (KPU Denpasar), dilanjutkan oleh Gusti Bagus Agung Swandhita (KPU Gianyar), serta Inten Pradnyani (KPU Klungkung). Secara umum, pihak Undiknas menilai bahwa desain modul yang terdiri dari dua komponen utama, yakni ekosistem modul dan modul pembelajaran, telah representatif. Namun demikian, terdapat sejumlah masukan strategis yang menjadi catatan seperti pengembangan versi ringkas modul, penguatan visual yang lebih menarik dan responsif terhadap perempuan, integrasi konten digital seperti video dan animasi serta penambahan materi praktis seperti tata cara memilih, menangkal hoaks, serta pengecekan daftar pemilih.  Selain itu, Undiknas menyatakan kesiapan untuk bersinergi lebih lanjut, termasuk dalam implementasi modul melalui pelibatan dosen dan mahasiswa. Penyampaian draft PKS ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara KPU Gianyar dengan FISHUM Undiknas. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan modul pendidikan pemilih perempuan yang tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan perempuan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam demokrasi.

Gianyar, 27 April 2026 — Anggota KPU Gianyar yang mengampu Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Gusti Bagus Agung Swandhita bersama dengan Anggota KPU Denpasar dan KPU Klungkung Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM melaksanakan koordinasi dengan Universitas Pendidikan Nasional terkait penyempurnaan draft Modul Pendidikan Pemilih Perempuan, bertempat di Ruang Rapat Gedung A Undiknas. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat KPU Provinsi Bali kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah Bali, khususnya Gianyar, Denpasar, dan Klungkung, untuk menyusun Modul Pendidikan Pemilih Perempuan sebagai bagian dari penguatan pendidikan pemilih yang inklusif dan berperspektif gender. Selain agenda koordinasi modul, dalam kesempatan tersebut KPU Kabupaten Gianyar juga menyampaikan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Undiknas sebagai langkah awal membangun kolaborasi kelembagaan dalam bidang pendidikan pemilih, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Koordinasi ini menjadi penting mengingat Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik Undiknas sekaligus dosen FISHUM Undiknas, sebelumnya juga terlibat sebagai narasumber dalam rapat awal penyusunan modul di KPU Provinsi Bali. Selain Ibu Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si, Rombongan KPU disambut oleh jajaran Undiknas, antara lain Dekan FISHUM, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik serta Bidang Kerja Sama.  Dalam forum tersebut, masing-masing perwakilan KPU memaparkan konsep modul yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran asinkronus. Pemaparan diawali oleh Randy Gusas (KPU Denpasar), dilanjutkan oleh Gusti Bagus Agung Swandhita (KPU Gianyar), serta Inten Pradnyani (KPU Klungkung). Secara umum, pihak Undiknas menilai bahwa desain modul yang terdiri dari dua komponen utama, yakni ekosistem modul dan modul pembelajaran, telah representatif. Namun demikian, terdapat sejumlah masukan strategis yang menjadi catatan seperti pengembangan versi ringkas modul, penguatan visual yang lebih menarik dan responsif terhadap perempuan, integrasi konten digital seperti video dan animasi serta penambahan materi praktis seperti tata cara memilih, menangkal hoaks, serta pengecekan daftar pemilih.  Selain itu, Undiknas menyatakan kesiapan untuk bersinergi lebih lanjut, termasuk dalam implementasi modul melalui pelibatan dosen dan mahasiswa. Penyampaian draft PKS ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara KPU Gianyar dengan FISHUM Undiknas. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan modul pendidikan pemilih perempuan yang tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif, komunikatif, dan relevan dengan kehidupan perempuan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi perempuan dalam demokrasi.

KPU Kabupaten Gianyar menggelar Sosialisasi Rancangan Aktualisasi Latsar CPNS pada Senin, 27 April 2026 di Ruang Rapat KPU Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran sekretariat serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar, sebagai bagian dari proses habituasi Latsar CPNS sekaligus ruang penyampaian gagasan inovatif untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dalam kegiatan tersebut, empat CPNS KPU Kabupaten Gianyar memaparkan rancangan aktualisasi yang berfokus pada penguatan layanan publik dan tata kelola data berbasis digital. Inovasi yang disampaikan meliputi Sistem TAMASYA (Tanggapan dan Masukan Masyarakat) sebagai wadah partisipasi publik, E-JINENG (Penghimpunan Data yang Terpusat) untuk integrasi data kelembagaan, SIRENSI (Sistem Retensi Arsip Otomatis) guna mendukung pengelolaan arsip yang efektif, serta SAPA PPID (Sistem Asisten Pelayanan Akses PPID) sebagai upaya optimalisasi layanan informasi publik. Pemaparan yang disampaikan mendapat berbagai masukan konstruktif dari peserta rapat. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain pentingnya integrasi antar sistem, penguatan keamanan data, serta kemudahan akses bagi pengguna. Selain itu, inovasi yang dirancang diharapkan mampu mendukung transparansi informasi, efektivitas pengelolaan data, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di KPU Kabupaten Gianyar. Menutup kegiatan, pimpinan yang hadir menekankan pentingnya penguatan konsep, konsistensi dalam pengembangan inovasi, serta koordinasi yang intensif dengan mentor. Diharapkan seluruh rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan secara nyata, sehingga memberikan kontribusi konkret dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam upaya menyukseskan program nasional penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Memorandum of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis, 24 April 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Tim Kerjasama Daerah serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. ​Landasan Formal Sinergitas Kelembagaan ​Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar, I Wayan Mura. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa penyusunan dokumen formal ini merupakan langkah krusial untuk mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah yang berkaitan erat dengan tahapan Pemilu. ​"Seluruh kesepakatan yang telah kita bangun bersama selama ini kini dituangkan secara formal dalam dokumen MOU dan PKS. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin sangat baik antara KPU dan Pemerintah Daerah selama ini," ujar Wayan Mura. ​Fokus pada Pendidikan Pemilih dan Pemutakhiran Data ​Sesi pembahasan teknis dipandu oleh Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Hukum dan Pengawasan, I Kadek Agus Mudita. Beliau memaparkan bahwa langkah ini berpedoman pada Keputusan KPU RI yang mengamanatkan KPU di tingkat kabupaten untuk berkolaborasi dengan instansi daerah. ​Terdapat dua fokus utama yang menjadi latar belakang penyusunan kerja sama ini: ​Pendidikan Pemilih: Menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. ​Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan: Menjamin akurasi dan validitas data pemilih secara terus-menerus. ​Agus Mudita merinci bahwa ruang lingkup kerja sama ini akan melibatkan lintas sektoral, di antaranya : ​Dinas Pendidikan: Fokus pada edukasi pemilih pemula. ​Dinas Pemberdayaan Perempuan: Sasaran segmen perempuan. ​Dinas Sosial: Pendampingan bagi penyandang disabilitas. ​Dinas Tenaga Kerja: Edukasi bagi para pekerja. ​Disdukcapil dan Dinas PMD : terkait pemutakhiran data pemilih Dinas Perpustakaan dan Kearsioan terkait : tata kelola kearsipan Majelis Desa Adat (MDA): Kolaborasi strategis dalam pemutakhiran data pemilih dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan data pribadi. ​Komitmen Informasi Terpadu ​Melalui kerja sama ini Harapannya, informasi tersebut dapat disebarluaskan secara masif dan akurat kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gianyar melalui kanal-kanal pemerintah daerah. ​Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, di mana masing-masing OPD memberikan tanggapan serta masukan untuk perbaikan narasi pada draf PKS agar sesuai dengan koridor hukum dan kewenangan masing-masing instansi. Setelah tercapai kesepahaman bersama, kegiatan diakhiri dengan sesi penutupan dan komitmen untuk segera menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut ke tahap penandatanganan resmi.