Berita Terkini

KPU Kabupaten Gianyar menerima kunjungan dari Partai Golkar Kabupaten Gianyar yang dipimpin oleh Ketua DPD Partai Golkar  I Made Era Sukadana  beserta jajaran pengurus partai Golkar Kabupaten Gianyar di ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Gianyar pada hari Kamis (20/01/2022), Kedatangan rombongan partai Golkar Kabupaten Gianyar disambut oleh Ketua KPU Kabupaten Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna, SH dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti. Dalam sambutannya, Agus Tirta Suguna menyatakan Partai Golkar Kabupaten Gianyar sebagai mitra dalam setiap hajatan Pemilu maupun Pemilihan, sehingga pelaksanaan hajatan kepemiluan di Kabupaten Gianyar berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, dalam kunjungan tersebut disampaikan informasi terkait dengan penambahan kursi di DPRD yang dimana sesuai undang - undang apabila jumlah penduduk gianyar sudah diantara 500.000 s/d 1.000.000 jiwa, makan jumlah alokasi kursi DPRD menjadi 45 kursi dan juga dipaparkan bagaimana mekanisme Pemecahan Daerah Pemilihan. (Yi/En)

Pada hari Kamis (20/01/2022), KPU Kabupaten Gianyar menerima kunjungan dan monitoring dari KPU Provinsi Bali yang diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gianyar beserta Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar. Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan rapat evaluasi bersama seluruh jajaran staf di sekretariat KPU Kabupaten Gianyar oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan bersama Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM I Wayan Nopi Suryanto. Dalam pertemuan kecil tersebut, Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan pentingnya penerapan kedisiplinan dan peningkatan kompetensi baik pada jajaran komisioner hingga di jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sehingga di tahun yang baru ini terjadi penyegaran dan inovasi dalam mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan nanti. Kabag Tekmas I Wayan Nopi Suryanto menyampaikan beberapa hal mengenai peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan-pelatihan.  Pada kesempatan tersebut Ketua KPU Gianyar Putu Agus Tirta Suguna juga menyampaikan tentang kegiatan dan percanaan kegiatan yang dilakasankan di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar. (Yi/En)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar kembali mengisi Suluh Gianyar dengan Sosialisasi Interaktif di Radio Gelora Gianyar pada hari Rabu (19/01/2022) yang dihadiri oleh  I Wayan Mura, SH selaku Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi Hukum dan Pengawasan dengan topik pembicaraan mengenai Regulasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dipandu oleh Bapak I Wayan Suta. Mengawali perbincangan santai siang, I Wayan Mura, SH selaku narasumber memberikan edukasi dan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gianyar mengenai persiapan demi persiapan yang terus dilakukan sejak dini dengan mengacu pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan dasar dalam penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu. Pada sela-sela perbincangan santai terdapat pertanyaan pemantik masuk dari via telepon Radio Gelora Gianyar mengenai bagaimana penerapan prokes dalam hajatan pemilu nantinya. Hal tersebut ditanggapi langsung oleh narasumber dengan menjelaskan secara ringkas mengenai langkah antisipasi dan persiapan-persiapan dini yang sudah direncanakan. Sebagai penutup acara, I Wayan Mura berpesan kepada masyarakat Gianyar pada khususnya dan stakeholder untuk berperan aktif dalam Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, serta jangan takut dan ragu untuk datang ke TPS dengan menggunakan hak pilihnya. (Yi)

Senin, 17 Januari 2022 KPU Kabupaten Gianyar mengikuti kegiatan sosialisasi penyusunan laporan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) oleh Tim Aklap Biro Keuangan KPU RI.  Acara sosialisasi yang berlangsung  secara daring ini  dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Lidartawan yang diikuti oleh Sekretaris I Nyoman Antara, Para Kasubag, Operator Saiba dan Operator BMN.  Beliau menyampaikan bahwa pentingnya pengawasan laporan keuangan agar nantinya dapat memperoleh nilai WTP. Selanjutnya Acara diisi oleh Narasumber dari TIM Aklap Biro Keuangan KPU RI yang memandu para peserta dalam menyusun laporan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) Tahun 2021. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Dengan diterapkannya PPIK disetiap satker diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatkan kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan, meningkatkan keandalan dalam pelaporan keuangan, menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan reputasi instansi dan kepercayaan para pemangku kepentingan (stake holder).

KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan rapat pleno rutin di ruang rapat KPU Kabupaten Gianyar, yang dipimpin oleh Ketua KPU Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna bersama para Anggota, diikuti oleh Sekretaris, para Kasubag, dan staf sekretariat KPU Kabupaten Gianyar, pada hari Selasa, (18/1/2022) Rapat pleno  dilaksanakan dengan tetap mengikuti aturan jaga jarak yang aman (physical distance) dan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19 bagi peserta rapat.  Pada kali ini pleno diisi dengan pemaparan rencana kegiatan Divisi Hukum dan Pengawasan serta menetapkan kegiatan di semua divisi ubtuk minggu ke depan, antara lain koordinasi dalam rangka nota kesepahaman berpedoman pada PKPU no 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU no 2 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, program penyusunan keputusan tahun 2022, koordinasi pemusnahan arsip dan hibah bilik suara eks Pemilu, peningkatan pelayanan PPID, dan sosialisasi pendidikan pemilih melalui siaran Radio.  Dengan adanya penambahan tenaga PNS mutasi dari KPU Kabupaten Jembrana maka dilakukan penataan kembali atas struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kualifiaksi SDM. (Kr)

KPU Kabupaten Gianyar menghadiri undangan dari KPU Provinsi Bali dalam Forum Diskusi Hukum Kita Bicara Pemilu  yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (13/1/2022).  Dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Agung Lidartawan, rapat yang menghadirkan seluruh Komisioner, Sekretaris, dan Kasubbag  KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini mengambil tema “Evaluasi Pemilu 2019 dan Antisipasi Sengketa Hukum Pada Pemilu 2024” menghadirkan narasumber Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari , dipandu oleh AA Raka Nakula, Divsisi Hukum dan pengawasan KPU Provinsi Bali selaku moderator. Dewa Agung Lidartawan menyampaikan kepada para jajarannya bahwa tujuan diskusi ini adalah untuk memperkaya wawasan, pengetahuan serta menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengalaman-pengalaman pada Pemilu 2019, sehingga dapat dijadikan usulan perbaikan Pemilu 2024 nanti.   Sementara itu, Hasyim Asy’ari  mengajak para peserta untuk selalu melakukan penyegaran terhadap regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu, maupun regulasi lainnya yang terkait seperti misalnya UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Pemerintahan, UU administrasi Kependudukan yang nyatanya diperlukan dalam proses pencalonan maupun pemutakhiran data pemilih. Selain itu untuk menghindari pelanggaran kode etik, KPU dan jajarannya perlu membekali diri dengan Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu serta Pedoman Beracara kode Etik , Peraturan bawaslu mengenai Penyelesaian Sengketa. “Tujuannya yaitu supaya tindakan kita berkepastian hukum, untuk itu kita harus mempedomani semua regulasi” ujarnya. lebih lanjut, Hasyim Asy’ari juga menyampaikan agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memastikan agar dalam regulasi Pemilu itu tidak ada kekosongan hukum dalam artian tidak multitafsir, tidak saling bertentangan, ada kepastian hukum dan dapat dilaksanakan.  Acara berlanjut dengan diskusi tentang kesiapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Bali dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain desain jumlah pemilih per TPS, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menyiapkan anggota adhoc beserta jaminan keselamatan melalui pemeriksaan kesehatan calon adhoc yang memadai.  Di akhir acara, AA Raka Nakula mengingatkan kembali kepada peserta berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 potensi sengketa ada di setiap tahapan, sehingga  perlu mencermati kembali regulasi Pemilu, terutama celah-celah terjadinya kekosongan hukum. (Kr)