Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar menggelar Rakor sekaligus Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik (Parpol) Berkelanjutan, di kantor KPU Gianyar, Jalan Jata, Kamis (3/6/2021). Kegiatan ini mengundang perwakilan dari seluruh parpol tingkat Kabupaten, Bawaslu, Kodim 1616, Polres Gianyar, Kesbangpol. serta Satpol PP Kabupaten Gianyar.
Sebagai pembuka, Ketua KPU Kabupaten Gianyar I Putu Agus Tirta Suguna menyampaikan pentingnya dilakukan koordinasi awal dalam pemutakhiran data parpol berkelanjutan untuk mengoptimalkan dan memudahkan peserta pemilu dalam mengikuti tahapan pendaftaran pada Pemilu 2024 mendatang. “Ada baiknya jika mulai sekarang pengurus Parpol di tingkat Kabupaten menyiapkan segala persyaratan terutama meliputi kelembagaan, kepengurusan, dan keanggotaan.” ungkapnya.
Hal senada disampaikan oleh I Wayan Mura, anggota KPU Gianyar Divisi Hukum dan Pengawasan dalam pemaparan materinya bahwa dengan tingginya dinamika dalam kepengurusan Parpol maka diharapkan melalui aplikasi SIPOL nantinya segala perubahan yang terjadi dapat terupdate dan diakses publik. Hal ini tentu saja juga akan mempermudah kerja penyelenggara dalam memfasilitasi pendaftaran Parpol dan mempermudah parpol itu sendiri dalam proses pemenuhan syarat pendaftaran sebagai peserta pemilu saat tahapan nanti.
Menanggapi sejumlah pertanyaan peserta seusai pemaparan materi, Wayan Mura beserta anggota KPU Gianyar Divisi Sosialisasi Pendidikan pemilih dan Parmas, I Komang Endra Gunawan menjelaskan kembali mekanisme pendaftaran Parpol, syarat minimal keanggotaan partai serta adanya putusan MK perkara uji materi Pasal 173 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan oleh Partai Garuda. Melalui Putusan MK tersebut maka Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parlimentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota dan partai politk yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, sehingga hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.
