KPU Gianyar Fasilitasi Rapat Koordinasi pembahasan Anggaran Pilkada 2018
Bertempat di ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar, Jl. Jata-Gianyar, Selasa, 15 Nopember 2016 KPU Gianyar memfasilitasi rapat koordinasi pembahasan dan penyusunan anggaran Pilkada 2018 dengan mengundang KPU Provinsi Bali,Bawaslu Prov.Bali,BAPPEDA Prov.Bali,KPU Kab. Klungkung, Polres Gianyar, Dandim 1616 Gianyar,BAPPEDA Kab.Gianyar, Sat Pol PP Gianyar dan Kesbangpolinmas Gianyar. Dalam sambutannya, Ketua KPU Gianyar AA Gde Putra, SH.MH menyampaikan bahwasanya tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan instansi terkait lainnya dalam persiapan penyelenggaraan pilkada. Mengingat di tahun 2018 nanti, di Provinsi Bali akan diselenggarakan dua hajatan sekaligus yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di dua kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung, maka dalam rapat koordinasi ini melibatkan Bappeda Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali, serta KPU Klungkung.
Hal senada disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Dr. I Wayan Jondra, bahwa rapat koordinasi penting dalam perencanaan pilkada, karena diperlukan perencanaan yang matang, serta menciptakan sinergi antara penyelenggara dan Muspida karena pilkada merupakan hajatan pemerintah daerah yang wewenang penyelenggaraannya oleh KPU. Untuk menjamin efektifitas pilkada serentak, hal yang harus dipastikan adalah ketersediaan dana pilkada, sehingga perlu antisipasi mengingat kewenangan masing-masing instansi berbeda, maka komunikasi dan koordinasi harus senantiasa dibina untuk memastikan anggaran tersedia sesuai dengan jadwal dan tahapan pilkada. Wayan Jondra menekankan khususnya kepada KPU Kabupaten Gianyar dan Klungkung, hendaknya dalam penyusunan anggaran senantiasa mengacu pada peraturan dan prinsip anggaran berbasis kinerja, dimana tidak boleh ada anggaran ganda untuk pekerjaan yang outputnya sama, sehingga perlu dicermati mana anggaran yang dibiayai oleh APBN dan mana yang dibiayai oleh APBD.
Pertemuan dilanjutkan dengan penyampaian program anggaran Pilkada oleh masing masing KPU Gianyar, KPU Klungkung serta dilanjutkan dengan penyampaian proses anggran masing-masing instansi baik itu Bappeda Provinsi Bali, Bawaslu, Polres Gianyar, Dandim 1616, Kesbangpolinmas, Satpol PP,dan Bappeda Gianyar sesuai dengan kewenangannya. Untuk sharing anggaran, BAPPEDA Provinsi Bali mengaku pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Bali, namun dipastikan untuk Pilgub Bali 2018 nanti telah dianggarkan sejak tahapan pilkada dimulai yaitu di tahun 2017 sampai pada pelaksanaan pilkada di tahun 2018. Rapat dilanjutkan dengan diskusi antisipasi kendala maupun masalah yang mungkin terjadi dalam pilkada, bercermin dari pelaksanaan pilkada di daerah lain sesuai wewenangnya masing-masing. (kr)
