Demi Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar 2018, KPU Gianyar Undang Puluhan PPK dan PPS Se-Gianyar
kpu-gianyarkab.go.id | GIANYAR. Dalam rangka pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing Desa atau Kelurahan dalam kaitan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gianyar laksanakan, rapat koordinasi pemetaan TPS diikuti oleh puluhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama diikuti oleh, PPK dan PPS dari Blahbatuh, Sukawati dan Gianyar. Tahap kedua diikuti oleh Ubud, Tampak Siring, Payangan dan Tegallang.
Pelaksanaan rapat koordinasi pemetaan TPS menurut, Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU Gianyar, Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE, Sabtu,(30/12) di ruang rapat KPU Kabupaten Gianyar menyampaikan, kegiatan ini penting, agar dalam pelaksanaan pemilihan nanti tetap lancar dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
"Terkait pemetaan TPS nanti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh PPSnya. Mulai dari akses memilih, agar pada saat pemetaan pemilih bisa dimudahkan terutama saat datang ke TPS," jelasnya.
Dia mencontohkan, jangan sampai pemilih Desa yang satu dengan Desa lainnya digabung jadi satu jumlah pemilihnya. Itu yang tidak bisa dilakukan.
"Saat ini dalam satu TPS maximal harus ada 800 orang pemilih. Misal, ada 900 orang pemilih dalam satu Desa dan 50 orang pemilih sisanya memilih di Desa sebelahnya. Jangan sampai hal tersebut sampai terjadi. Jika ada 900 pemilih misalnya, dalam satu Desa setikanya bisa dibuatkan dua TPS saja," contohnya.
Dilanjutkan, masalah rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebenarnya perhari ini sudah turun Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Akan tetapi, dari KPU belum ada (belum turun) serta belum bisa diakses juga.
"Saat ini aturanya maksimal untuk satu PPDP menghendel 400 orang pemilih," ujarnya.
Dikatakan, nanti akan ada buku kerja juga, semacam panduan. Sembari Chrisyanti menambahkan, buku kerja tersebut semacam control guna memastikan kalau PPDP benar-benar turun ke lapangan. [aga/mc]
