KPU GIANYAR HADIRI RAPAT PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023 DAN PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE-BALI
Kuta, kab-gianyar.kpu.go.id - #TemanPemilih KPU Kabupaten Gianyar mengadiri Rapat Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Penyusunan Dokumen SAKIP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali pada Selasa-Rabu (20-21 Desember 2022) yang bertempat Holiday Inn Resort Baruna Bali. Peserta rapat yang hadir yaitu Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU kabupaten/Kota se-Bali beserta Operator Kabupaten/Kota se-Bali.
Acara dibuka oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan dengan menghimbau agar segera merapikan administrasi dan keuangan KPU Kabupaten/Kota dan mencermati arahan yang diberikan jangan sampai diakhir nanti ada hutang atau administrasi yang tertinggal. Anggaran sebaiknya di plotting jangan di blocking. Jalur koordinasi antara sekretariat lebih dieratkan dan komunikasikan apa yang kurang dari anggaran nya.
Dilanjutkan dengan Pengarahan dari Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Dharmawan Divisi SDM sudah melakukan konsultasi terkait pelantikan PPK ke KPU RI, karena berbenturan dengan hari raya di Bali.
Acara dilanjutkan dengan Pemaparan Materi “Sosialisasi Revisi dan Perencanaan Anggaran” oleh Kepala Seksi PPA 1 C DJPB Kanwil Provinsi Bali, Abdul Gafur Penjelasan mengenai Dasar Hukum Tata Cara Revisi Anggaran K/L yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, FAQ Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran PMK 199/PMK.02/2021
Selanjutnya Pemaparan Materi dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, SE., MM., CFrA., QIA., CGCAE Terkait Penyusunan Dokumen SAKIP Pengawalan diperlukan karena anggaran yang ada juga terbatas. Hampir di seluruh Indonesia APBN ditulis minus. APBN 2022 sejumlah RP 2.708,7 T, yang terdapat di Pemerintah Pusat sebanyak Rp RP 1.938,3 T dan TKDD sebanyak Rp 770,4 T. Terdapat 6 Kebijakan Presiden dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden menginstruksikan untuk menerapkan zero-based budgeting dan yang akan dilihat nanti adalah outcome nya.
Penjelasan Terkait Penyusunan Dokumen SAKIP Secara Teknis Dilanjutkan dari Agustinus Hery Setiawan Siklus dari SAKIP adalah merencanakan kinerja, merencanakan program/kegiatan, menyusun anggaran, melaksanakan program/kegiatan, mengukur dan monitoring capaian, melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja, dan melakukan revisi dan evaluasi internal.
Petunjuk dan Arahan dari Sekretaris Provinsi Bali, I Made Oka Purnama Sekretaris KPU Provinsi Bali menyatakan bahwa sekarang telah memasuki tanggal 20 Desember 2022. Dalam kurun waktu singkat ini semoga kita bisa optimal diharapkan serapan bisa mencapai di atas 95%. (Srj)
#KPUMelayani #PemiluSerentak2024 #KPUGianyar
