Pemilih Rentan Masih Hadapi Kendala Serius, KPU Gianyar Ajak Publik Melek HAM
Tantangan ketidaksetaraan akses politik bagi perempuan, pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan kembali mencuat dalam Webinar seri ke-2 “Setara dalam Suara: Memaknai HAM dalam Demokrasi yang Inklusif” yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gianyar, Rabu (10/12/25). Keterbatasan fasilitas disabilitas, minimnya pendidikan politik, hingga tekanan group choice (kebulatan tekad) menjadi sorotan utama.
Ketua KPU Gianyar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemenuhan hak pilih adalah bagian dari HAM, dan KPU berperan memastikan seluruh warga memiliki akses setara melalui pemutakhiran data akurat, layanan ramah disabilitas, pendidikan pemilih, dan transparansi informasi. Menurutnya, “inklusi bukan jargon, tetapi tolok ukur apakah demokrasi benar-benar bekerja untuk semua orang.”
Sementara itu Moderator, Gusti Bagus Agung Swandhita, menyoroti masih lemahnya inklusi politik, termasuk akses informasi perempuan dan pemilih pemula. Ia mengingatkan pentingnya menjaga agar suara paling kecil tetap terdengar.
Narasumber pertama, Ni Nengah Budawati, memaparkan hambatan perempuan seperti stereotip sosial, beban domestik, dan minimnya pendidikan politik. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan hukum dan politik berbasis komunitas agar perempuan lebih berdaya dalam arena demokrasi.
Narasumber kedua, Dr. Made Gde Subha Karma Resen, menyoroti kesenjangan akses informasi, kebijakan yang belum sensitif gender, dan tekanan pilihan kelompok. Ia menegaskan pentingnya literasi bagi pemilih pemula agar mampu menilai program calon secara realistis.
Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti isu-isu penting seperti implikasi putusan MK, hubungan group choice dan money politics, hingga kebutuhan pemilih disabilitas yang masih belum tertangani merata.
Menanggapi hal itu, KPU Gianyar menegaskan komitmennya untuk memperkuat pendidikan pemilih bagi kelompok rentan, meningkatkan koordinasi dengan komunitas adat dan lembaga disabilitas, memperbaiki fasilitas aksesibilitas TPS, serta memperluas literasi demokrasi melalui kanal resmi dan sekolah.
Webinar ditutup dengan seruan bersama: menghadirkan pemilu yang semakin inklusif, adil, dan menghormati prinsip-prinsip HAM, memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pemilu, organisasi adat, lembaga disabilitas, komunitas akademik, dan masyarakat agar demokrasi Indonesia semakin berkeadilan, inklusif, dan menghormati prinsip-prinsip HAM.
